• 2022-05-25

Jakarta - Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggelar Rapat Kerja Teknis Tahun 2022 secara daring dan luring selama tiga hari berturut-turut dari Senin sampai Rabu, (25/5/2022).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil dalam sambutannya pada hari pertama rapat kerja, Senin (23/5/2022), menyatakan bahwa dengan terintegrasinya tata ruang dan pertanahan secara kelembagaan menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan banyak manfaat yang telah dirasakan oleh publik. 

Menteri Sofyan A. Djalil  memaparkan, program-program yang dikerjakan Kementerian ATR/BPN sangat diapresiasi oleh masyarakat, satu diantaranya adalah Reforma Agraria. Reforma Agraria adalah pembaharuan proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) Kepemilikan, Penguasaan, dan Penggunaan Sumber-Sumber Agraria khususnya tanah. 

“Program Reforma Agraria berjalan dengan baik, untuk itu harus terus didukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Sofyan A. Djalil. 

Orang nomor satu di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN ini menambahkan, esensi perbaikan keadilan terhadap pertanahan adalah pada Reforma Agraria. Persoalan utama adalah timpangnya penguasaan tanah. 

"Keadilan dibidang pertanahan masih jauh dari yang diharapkan, sehingga TORA (Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria) atau redistribusi tanah dipandang sangat penting," ujar Menteri Menteri Sofyan A. Djalil. 

Sinkronisasi Program dan Penajaman Kinerja Pusat dan Daerah

Digelar secara luring dan daring, Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dibuka oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Budi Situmorang, yang diikuti oleh Sekretaris dan para Direktur di Direktorat Jenderal PPTR dengan agenda kerja pemaparan materi dari masing-masing unit kerja.

Dirjen Budi Situmorang menegaskan, rakernis ini dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi program dan penajaman kinerja pusat dan daerah. Salah satu tujuannya, yaitu melakukan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan bottlenecking yang berkaitan dengan Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. 

“Pusat akan membantu daerah, diharapkan daerah dapat mengemukakan permasalahan-permasalahan di daerah agar pusat dapat membantu,” ujar Dirjen PPTR, Budi Situmorang. 

Dalam arahannya, Dirjen PPTR menyampaikan beberapa hal yang menjadi fokus dalam rakernis diantaranya yaitu mendahulukan menangani permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi isu besar atau dampak besar, seperti Danau Limboto dan Danau Toba. 

Berikutnya adalah Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang telah terbit di 8 Provinsi Jawa Tengah segera dituntaskan  bersama dengan Menteri ATR/Kepala BPN. Berikutnya, rencana kerja mengunjungi 12 provinsi berikutnya terkait dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
 
Terkait Danau Singkarak dan Limboto, Dirjen PPTR, Budi Situmorang megungkapkan telah dilakukan koordinasi dan supervisi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan sedang dilakukan penyelidikan. Berikutnya adalah fokus pemantauan yang tegas dan sesuai dalam Hak Atas Tanah. 

Sebagai penutup diskusi rakernis ini, Dirjen PPTR, Budi Situmorang berpesan agar masing-masing kantor wilayah dapat menyampaikan kendala pelaksanaan pekerjaan di masing-masing daerah, sehingga hasil dari rakernis ini dapat dilaporkan segera kepada Menteri ATR/BPN. 

Diikuti Peserta dari Seluruh Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Kepala Program dan Hukum Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Liza Soraya Kusumadevi selaku Ketua Panitia Rapat Kerja Teknis menyampaikan bahwa acara ini dihadiri oleh 66 peserta daerah dan 40 peserta pusat.

"Rapat kerja teknis ini bertujuan untuk mencapai penyamaan persepsi dan monitoring evaluasi triwulan pertama dan sinkronisasi program daerah dan pusat tahun 2022," kata Liza Soraya Kusumadevi.

Ia menambahkan, secara luring rapat kerja teknis digelar di satu hotel Jakarta Selatan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Secara daring, diikuti oleh peserta dari daerah dengan fasilitas teleconference.(NR)

#DitjenPPTR
#PengendaliandanPenertibanTanahdanRuang
#KementerianATRBPN
#ATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Tim Penyebaran Informasi, Ditjen PPTR
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional