Berita Terkini

Pengawasan Operasi Pertambangan di Kota Tual oleh Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN Bersama dengan KORWAS PPNS Polri dan Polres Kota Tual di Kota Tual, Provinsi Maluku

Tual - Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang telah melakukan pengawasan operasi pertambangan mineral non logam atau galian C di Kota Tual, Provinsi Maluku pada Selasa, (11/6/2024).

Pengawasan tersebut didampingi oleh Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS), Bareskrim Polri, Kepolisian Resort Kota Tual, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara. 

Agenda pengawasan mencakup koordinasi lapangan dan inspeksi langsung terhadap objek indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertambangan mineral non logam atau galian C yang berada di kawasan resapan air. 

Kegiatan ini terindikasi melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual Tahun 2012-2032.

Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Wilayah IV, Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang, Arief Harsoyo, bersama tim gabungan menyampaikan kepada perwakilan pemilik kegiatan tambang yang berlokasi di Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku bahwa kegiatan pertambangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda RTRW dan tidak memiliki izin sehingga kegiatan pertambangan diminta untuk segera dihentikan. Selain tidak memenuhi ketentuan dimaksud. Kegiatan tambang mineral non logam atau galian C berpotensi berdampak pada kerusakan resapan air yang ada di daerah tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Kepolisian Resort Kota Tual menyatakan bahwa terhadap kegiatan pertambangan mineral non logam atau galian C yang termasuk dalam indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak berizin perlu ditindak dengan tegas.

Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan, Korwas PPNS juga menambahkan bahwa pelanggaran tata ruang akan dikenakan sanksi administratif, dan jika tidak dipatuhi, maka dapat mengarah kepada pengenaan sanksi pidana.

Tim Penyebaran Informasi, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

#DitjenPPTR
#PengendaliandanPenertibanTanahdanRuang
#KementerianATRBPN
#ATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Twitter: twitter.com/ditjenpptr
Instagram: instagram.com/ditjenpptr/
Fanpage Facebook: facebook.com/DirektoratJenderalPPTR
Youtube: youtube.com/ditjenpptr
Situs: ditjenpptr.atrbpn.go.id