Berita Terkini

Kementerian ATR/BPN Melalui Ditjen PPTR Knowladge Sharing Bersama Kementerian ESDM Terkait Ketentuan Pengaturan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Objek Vital Nasional

Jakarta – Kemeterian Agraria dan Tata Ruang /Badan pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya untuk melakukan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, salah satunya melalui Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PMP-UMK). Salah satu kriteria KKPR yang diprioritaskan penilaiannya adalah KKPR yang merupakan Objek Vital Nasional (Obvitnas). Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Ditjen PPTR) melalui Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Ketentuan Pengaturan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Objek Vital Nasional yang digelar secara hybrid (12/6/2024) di Jakarta.

Kasubdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua, Yohanes Fajar Setyo Wibowo, membuka FGD yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, internal Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Daerah serta menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam paparannya, Fajar menyampaikan bahwa FGD ini bertujuan untuk menyampaikan progres penilaian pelaksanaan KKPR dan PMP UMK di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua yang telah dilakukan sampai Mei 2024 dan membahas ketentuan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Sekitar Objek Vital Nasional khususnya pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi serta instalasi minyak dan gas bumi yang nantinya menjadi dasar dalam proses analisis penilaian pelaksanaan KKPR.

Per Mei 2024, telah dilakukan survei lapangan terhadap 141 dokumen KKPR dan pengumpulan serta pemeriksaan dokumen melalui konfirmasi daring terhadap 148 dokumen. Di antara dokumen KKPR yang dinilai tersebut, terdapat KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional sekaligus sebagai Objek Vital Nasional. 

“Ketentuan pemanfaatan ruang yang termuat dalam dokumen KKPR untuk Objek Vital Nasional masih bersifat umum dan diarahkan untuk merujuk kepada ketentuan teknis yang diatur oleh sektor, sehingga diperlukan diskusi bersama Kementerian/Lembaga dan desk study lebih lanjut terkait ketentuan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Sekitar Objek Vital Nasional untuk mempermudah dalam penilaian pelaksanaan KKPR di lokasi Objek Vital Nasional” ujar Fajar. 

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM yang diwakili oleh Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan, Bayu Nugroho mengungkapkan bahwa kriteria tata ruang ketenagalistrikan untuk setiap aspek kegiatan mengacu pada Rencana Tata Ruang (RTR). Bayu juga menyampaikan bahwa kriteria tata ruang aspek ketenagalistrikan yaitu kawasan budidaya dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain yang dapat menganggu operasional pembangkit. 

“Ketentuan pengaturan pemanfaatan ruang dan jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik mengacu pada SNI Nomor 6918-2019 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan SNI Nomor 8151-2015 tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS)” tambah Bayu. 

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM yang diwakili oleh Inspektur Minyak dan Gas, Jauhar Fuadi, mengungkapkan bahwa pengaturan ketentuan pemanfaatan ruang dalam kawasan instalasi minyak dan gas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 dan SNI 6910-2022. 

“Terkait dengan pengaturan ketentuan pemanfaatan ruang di luar kawasan instalasi minyak dan gas mengacu pada ketentuan pemanfaatan ruang pada daerah setempat” tambah Jauhar. 

Berdasarkan penjelasan dari dua narasumber Kementerian ESDM diperlukan pengaturan yang lebih rinci terkait jarak aman (zona buffer) yang berada di sekitar Obyek Vital Nasional bidang Ketenagalistrikan dan bidang Minyak dan Gas. Untuk itu kedepannya diperlukan kolaborasi bersama Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk merumuskan jarak aman (zona buffer). Apalagi berdasarkan data dari Kementerian ESDM sebanyak 125 pembangkit ketenagalistrikan dan 316 obyek vital nasional sub bidang minyak dan gas yang nantinya perlu diatur pengendalian pemanfaatan ruang di sekitarnya.

Pada sesi diskusi, perwakilan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Ditjen Tata Ruang menyampaikan bahwa revisi RTRW Kabupaten Merauke saat ini masih tertunda, karena menunggu proses penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Ketentuan pemanfaatan ruang di Sekitar Objek Vital Nasional merupakan hal penting yang harus termuat dalam Ketentuan Umum Peraturan Zonasi revisi RTRW Kabupaten Merauke, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dapat mengakomodir ketentuan dimaksud agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Selanjutnya, perwakilan dari Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang menyampaikan bahwa telah terbit Petunjuk Teknis Nomor 10/Juknis-PF.01/XI/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Yang Bersifat Strategis Nasional Secara Non Elektronik. Ketentuan persyaratan kegiatan pemanfaatan ruang untuk Objek Vital Nasional masih bersifat umum dalam dokumen KKPR dan untuk pengaturan ketentuan persyaratan kegiatan pemanfaatan ruang secara detail mengacu pada peraturan perundang-undangan sektoral.
 
Seluruh peserta Focus Group Discussion (FGD) mendapatkan pemahaman dan informasi terkait dengan progress hasil penilaian KKPR dan pernyataan mandiri pelaku UMK di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku dan Papua s.d Juni 2024 dan ketentuan pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Sekitar Objek Vital Nasional khususnya pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi serta instalasi minyak dan gas bumi sehingga menjadi knowledge sharing antara Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.

“Kami berharap Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II dapat terus mendorong Pemerintah Daerah untuk memperhatikan dan mengakomodir ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar OVN dalam proses revisi RTRW-nya, sehingga kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar Objek Vital Nasional dapat dikendalikan dan fungsi dan kinerja OVN dapat berjalan dengan optimal,” ujar Fajar memungkasi. 


Tim Penyebaran Informasi, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

#DitjenPPTR
#PengendaliandanPenertibanTanahdanRuang
#KementerianATRBPN
#ATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya

Twitter: twitter.com/ditjenpptr
Instagram: instagram.com/ditjenpptr/
Fanpage Facebook: facebook.com/DirektoratJenderalPPTR
Youtube: youtube.com/ditjenpptr
Situs: ditjenpptr.atrbpn.go.id