Berita Terkini

Tim Penilai KKPR dan PMK UMK Turun ke Batanghari, Pastikan Kepatuhan Pelaku Usaha

Batanghari - Tim Penilai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Pernyataan Mandiri Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PMK-UMK) dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, telah menjejakkan kaki di Kabupaten Batanghari. Misi mereka memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan sesuai aturan tata ruang dan KKPR/PMK-UMK yang telah diterbitkan.

Penilaian ini berlangsung dari 3 hingga 7 Juni 2024, menyasar 14 KKPR dan 18 PMK-UMK di wilayah yang berkembang pesat ini. Sebelum turun lapangan, Tim Penilai KKPR dan PMP UMK menggelar pertemuan daring dengan para pelaku usaha, pemerintah daerah, dan instansi terkait pada 29 Mei 2024 sebagai langkah awal koordinasi penilaian.

Langkah ini mencerminkan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung kegiatan usaha, baik skala besar maupun kecil dan menengah. Dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan KKPR/PMK-UMK, diharapkan pengendalian pemanfaatan ruang yang tertib dapat terwujud dan selaras dengan rencana tata ruang di Kabupaten Batanghari.

Peningkatan Kegiatan Usaha di Batanghari Dorong Penilaian KKPR dan PMK-UMK
Batanghari, dengan pertumbuhannya yang pesat, tak pelak memicu peningkatan kegiatan usaha di berbagai sektor. Hal ini menjadi landasan bagi Tim Penilai KKPR untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan KKPR dan PMK-UMK yang telah diterbitkan di wilayah tersebut.

Penilaian ini menjadi bagian dari instrumen pengendalian yang dilakukan oleh Ditjen PPTR dalam memberikan gambaran jelas mengenai tingkat kepatuhan pelaku usaha agar sesuai dengan ketentuan KKPR dan PMP-UMK yang berlaku sekaligus menjaga ketertiban kegiatan usaha yang Batanghari agar tetap selaras dengan rencana tata ruang. 

Dengan terjaminnya kepatuhan terhadap regulasi melalui Penilaian Pelaksanaan KKPR dan PMP-UMK  ini, pertumbuhan ekonomi pada sektor usaha di Kabupaten Batanghari dapat sejalan dengan rencana pembangunan daerah yang menjaga keteraturan tata kelola ruang di Provinsi Jambi. 

Upaya penilaian ini juga bagian dari  komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para pelaku usaha, sekaligus memastikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Tim Publikasi
Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang